Minggu, 29 Mei 2011

Perekonomian Pada Masa Megawati dan Perbandingannya dengan Masa Susilo Bambang Yudhoyono

2. 1.  Ekonomi Indonesia Tahun 2001
            Perekonomian Indonesia tahun 2001 sebetulnya memiliki ruang gerak yang cukup lebar untuk sedikit mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, sejauh ini momentum menuju perbaikan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik. Seiring dengan itu, sejumlah masalah-masalah ekonomi maupun nonekonomi terus membayangi upaya pemulihan ekonomi. Sejumlah agenda permasalahan yang mesti diselesaikan sebagai prasayarat pemulihan ekonomi antara lain ialah penguatan landasan sektor perbankan agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Agenda permasalahan lain ialah menyangkut kinerja BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dalam melakukan restrukrisasi perusahaan penjualan aset-aset yang dikelolanya.
            Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2001 berkisar antara 3-4 persen dan bertumpu pada pengeluaran pembentukan modal tetap domestik bruto (gross domestik fixed capital formation) dengan catatan perbankan mulai dapat menyalurkan kredit dalam jumlah yang memadai. Sumber pertumbuhan lain adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga yang akan naik sebagai akibat mulai membaiknya tingkat pencatatan real pada tahun 2000. Apalagi ditambah dengan kepercayaan konsumen yang diharapkan terus membaik dengan telah terbentunya pe,erintaha baru ditambah pula dengan stabilitas politik dan kemanan yang cukup terjaga. Sementara itu, ekspor sangat sulit diharapkan dapat meningkat sebaik tahun 2000 karena pertimbuhan ekonomi dunia tahun 2001 menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun 2000. Tantangan terberat adalah upaya mempertahankan kinerja ekspor yang sudah dicapai pada tahun 2000. Tahun 2002 adalah momentum untuk meningkatkan kembali ekspor, sekalipun pertumbuhan ekonomi dunia belum akan sebaik tahun 2000.

2.  2.  Agenda Kebijakan Publik Kabinet Megawati
2.  2.  1. Kebijakan Moneter, Suku Bunga, Penyaluran Kredit, dan Inflasi
            Dalam sistem nilai tukar bebas dan prefect capital mobility, kebijakan moneter lebih efektif dibandingkan kebijakan fiskal dalam upaya mencapai keseimbangan dan stabilitas makroekonomi. Kebijakan moneter lebih berperan dalam menstimulasi pemulihan ekonomi. Kebijakan moneter yang efektif menjanjikan tercapainya inflasi yang rendah, stabilitas nilai tukar uang, dan suku bunga. Dalam konteks ini, bila diapahami Bank Indonesia dan IMF memiliki peran yang dominan bagi terciptanya stabilitas mikroekonomi dan pemulihan ekonomi.
            Kebijakan BI untuk menaikkan suku bunga SBI (Surat Berharga Bank Indonesia) menjadi 14, 79 persen untuk jangka waktu tiga bulan per 10 Januari 2001 guna meredam melemahnya nilai tukar, mendapat tantangan dari pemerintah karena dapat merangsang bank-bank menyimpan dananya dalam surat berharga ini sehingga alokasi kredit ke sektor real akan berkurang.
            Sekalipun nilai tukar rupiah telah mengalami penguatan berarti setelah Megawati menjadi presiden, tampaknya Bank Indonesia masih menerapkan kebijakan moneter yang “ketat”. Namun, dengan semakin stabilnya perbaikan makroekonomi, tampaknya Bank Indonesia mulai melonggarkan target base money. Langkah ini pada akhirnya didukung oleh IMF sehingga pada Lol terbaru yang ditandatangani pada senin, 27 Agustus 2001, target base money ditingkatkan dari Rp. 108 triliun menjadi Rp. 10, 8 Triliun.
            Kecenderungan naiknya suku bunga berpotensi menggeroti pendapatan perbankan yang sebagian besar berasal dari bunga obligasi. Naiknya suku bunga SBI dapat mendorong naik suku bunga deposito yang pada akhirnya bank-bank terutama bank rekap mengalami negatif spread kembali. Hal ini pada gilirannya menggeroti modal atau CAR (capital adequacy ratio) merosot. Apalgi mengingat struktur aktiva Bank Indonesia didominasi oleh obligasi pemerintah dengan pendapatan bunga tetap 12 persen. Sekitar 55 persen dari total aktiva bank rekap skala besar adalah bentuk obligasi.
            Masalah lain adalah upaya pemerintah meningkatkan pendapatan pajak bunga deposito sebesar 20 persen. Peningkatan pajak ini akan mengurangi bunga real yang ditetapkan BI yang pada akhirnya akan mengurangi efektivitas kebijakan moneter. Kecenderungan terakhir lingkungan eksternal tampaknya mendorong ke arah penurunan tingkat suku bunga. Hal ini didorong tindakan Bank Sentral Amerika Serikat yang menurunkan suku bunga sebagai antisipasi kebijakan terhadap perekonomian Amerika Serikat yang mengalami slow down.
            Tingkat suku bunga SBI yang akan cenderung meningkat menorong alokasi dana ke sektor real akan berkurang karena tersedot ke BI. Hal terparah akibat peningkatan suku bunga adalah negatif spread dapat dialami kembali oleh bank-bank nasional. Pada tahun 2001, faktor-faktor yang menjadi tekanan terhadap inflasi tampaknya tidak berbeda jauh dengan tahun 2000. Pemerintah telah meningkatkan harga BBM sebesar rata-rata 30 persen pada pertengahan tahun 2001.

2.  2.  2. Kebijakan Fiskal (APBN), Subsidi, dan Utang
            RAPBN tahun 2001 mengalami defisit sebesar Rp. 52 triliun atau sekitar 3,7 persen dari PDB. Jika dibandingkan dengan APBN tahun 2000 yang mengalami defisit 4,5 persen dari PDB, maka defisit ini lebih kecil. Kendala di sisi pengeluaran adalah tingginya beban pembayaran cicilan utang dan bunga, baik untuk utang dalam negeri maupu utang luar negeri. Beban bunga akibat penerbitan obligasi pemerintah untuk keperluan testrukrisasi perbankan, pada tahun anggaran 2000 dikeluarkan sebantak Rp. 38 triliun dan pada tahun anggaran 2001 direncanakan akan dikeluarkan sebanyak Rp. 56 triliun. Sedangkan pembayaran cicilan utang luar negeri dan bunganya mencapai Rp. 25, 2 triliun pada tahun 2000 dan Rp. 37, 5 triliun pada tahun 2001.
            Beban lain adalah pengeluaran subsidi BBM. Peningkatan harga minyak di satu sisi memang meningktakan penerimaan, namun di sisi pengeluaran mengakibatkan beban pengeluaran subsidi meningkat. Pada tahun anggaran 2001 subsidi dialokasikan sebesar Ro. 48 triliun sedangkan pada tahun 2000 dialokasikan sebesar Rp. 30, 8 triliun. Jika rencana peningkatan subsidi BBM sebesar rata-rata 20 persen pada bulan April 2001 gagal, diperkirakan akan menambah defisit APBN sebesar Rp. 4, 81 triliun.
            Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, dana APBN tahun 2001 sebesar Rp. 33,5 triliun merupakan dana perimbangan daerah yang alokasinya sepenuhnya tergantung preferensi daerah. Hal ini dari sisi fiskal berarti pemerintah pusat kesulitan membuat agar dana perimbangan tersebut berdampak ekspansif bagi perekonomian. Pembiayaan defisit bersumber dari penjualan aset program restukrisasi perbankan sebesar Rp. 27 triliun dan privatisasi sebesar Rp. 6, 5 triliun.
            Perkembangan terakhir hubungan dengan IMF menunjukkan tanda-tanda sangat positif bagi keberlangsungan mendapatkan sumber dana murah  dari luar negeri. Dengan telah ditandatangani Lol, maka akan segera cair pinjaman dari IMF sebesar US$ 400 JUTA. Dampak positif yang lebih signifikan adalah untuk APBN 2002.

2.  2.  3. Neraca Pembayaran, Kinerja Ekspor, Arus Modal, dan Kurs
            Permintaaan ekspor pada tahun 2001 mengahadapi ancaman karena pertumbuhan negara tujuan ekspor utama yaitu AS, mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan tahun 2000. Permintaan ekspor sangat sulit diharapkan dapat meningkat karena pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2001 yang menujukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun 2000. Dihadapkannya pada situasi stablitas politik dan kemanan pada dua bulan pertama 2001 yang cenderung memburuk ditamdai kerusuhan di Jawa Timur, kerusuhan etnis di Kalimantan Tengah, dan tensi politik yang semakin tinggi untuk mengganti presiden setelah disetujuinya. Memorandum I DPR mempertahankan, apalagi meningktakan, kinerja ekspor menjadi semakin sulit.
            Dilihat dari jangka waktu, utang luar negeri Indonesia yang berjangka waktu pendek (jatuh tempo dalam setahun) sampai Oktober 2001 sebesar US$ 29 miliar, terdiri dari uang pemerintah sebesar US$ 3,4 miliar dan utang swasta sebesar US$ 25,6 miliar. Besarnya utang luar negeri yang jatuh tempo tentu akan memperberat beban neraca pembayaran dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar AS cenderung melemah pada kahir tahun 2000 dan apad awal tahun 2001. Nilai tukar rupiah sejak awal Januari sampai akhir Maret 2001 lebih tinggi dari dari asumsi yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 7.000 per dolar AS. Beberapa tekanan yang membuat rupiah melemah adalah: Pertama, situasi sejak bulan April 200 menjelang Sidang Tahunan MPR pada bulan Agustus serta beberapa peristiwa lain seperti pemboman yang mengganggu stabilitas politik dan keamanan. Kedua, menguatnya mata dolar AS hampir terhadap semua mata uang dunia. Ketiga, permintaan valas untuk pembayaran utang luar negeri jatuh tempo.
            Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 tanggal 3 Januari 2001 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valas oleh bank membawa implikasi pada perbatasan penyediaan rupiah oleh bank-bank di Inonesia kepada bukan penduduk. Tujuan kebijakan ini adalah meredam transakasi rupiah untuk spekulasi oleh bukan penduduk. Peraturan ini mencakup: Pertama, larangan pemberian kredit, penempatan dana, termasuk penempatan antarkantor dan transfer rupiah ke luar negeri., penempatan dana surat-surat berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk dengan didominasi rupiah, serta peryetaan dalam rupiah kepada bukan penduduk. Kedua, pembatasan transaksi derivatif valas tanpa didasari underlying transaction maksimun US$ 3 juta. Trnsaksi dimaksud mencakup forward jual, swap jual, option jual, call atau beli put, yaitu masing-masing valas terhadap rupiah.        

2.  3.  Pertumbuhan Perekonomian di Masa Pemerintahan Megawati
            Pada tahun 2001 sampai 2004 perhitungan PDB berdasarkan tahun dasar 2000, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata sebesar 4,6 persen. Akhirnya pada masa reformasi yaitu tahun 1999 sampai dengan tahun 2004, pergeseran itu semakin cenderung ke sektor Industri Pengolahan yaitu 27,8 persen pada tahun 2000 menjadi 28,3 persen pada tahun 2004, sedangkan sektor lainnya semakin mengecil. Sektor Pertanian pada tahun 2000 turun menjadi 15,6 persen dan turun lagi menjadi hanya 15,4 persen pada tahun 2004;sektor pertambangan dan penggalian, sempat naik di tahun 2000 yaitu menjadi 12,1 persen tetapi turun lagi menjadi 8,6 persen pada tahun 2004. Sedangkan sektor lainnya turun menjadi 44,6 persen pada tahun 2000 dan 47,7 persen pada tahun 2004.
            Pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada masa recovery, kedua dan kebangkitan kembali perekonomian Indonesia 2000-2004 bertumbuh sebesar 3-4 persen. Mulai tahun 2000 sampai 2004 angkanya semakin naik, 3,1 persen tahun 2000 menjadi 4,9 persen tahun 2004. Pengeluaran konsumsi pemerintah juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, tetapi semakin mengecil bila dibandingkan antar tahun 2000-2004. Sebesar 6,5 persen tahun 2000 menjadi 2,0 persen tahun 2004. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto bertumbuh cukup bagus mulai sebesar 14,2 persen pada tahun 2000 menjadi 15,7 persen tahun 2004. Hal ini mengindikasikan sudah mulai kembali bergeraknya roda investasi yang pada masa sebelumnya sewaktu krisis ekonomi sempat mandek dan berhenti. Pertumbuhan ekspor barang dan jasa juga semakin membaik, walaupun sempat mengalami stagnasi dan pertumbuhan negatif tahun 2001 dan 2002 sebesar 0,6 dan 1,2 tetapi kemudian memberikan pertumbuhan yang tinggi tahun 2000 sebesar 26,5 persen dan 8,5 persen tahun 2004. Tahun 2000-2004 dalam masa pemulihan ekonomi kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga naik kembali dari 61,7 persen tahun 2000 menjadi 66,5 persen tahun 2004. Kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah yang sempat menurun tahun-tahun sebelumnya pada masa pemulihan ekonomi ini agak naik sedikit dari sebesar 6,5 persen tahun 2000 menjadi 8,2 persen tahun 2004. Pembentukan Modal Tetap Bruto kontribusinya masih belum sebesar masa-masa sebelum pemulihan ekonomi yang biasanya di atas 20 persen, yaitu 19,9 persen tahun 2000 menjadi 21,0 persen, bahkan tahun 2003 hanya sebesar 18,9 persen. Begitu pula dengan kontribusi impor barang dan jasa juga menurun dari 30,5 persen tahun 2000 menjadi 26,9 persen tahun 2004.
Pemerintahan Megawati mewarisi kondisi perekonomian Indonesia yang jauh lebih buruk daripada masa pemerintahan Gusdur. Inflasi yang dihadapi Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati juga sangat berat. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Megawati disebabkan antara lain masih kurang berkembangnya investor swasta, baik dalam negeri mauoun swasta. Melihat indikator lainnya, yakni nilai tukar rupiah, memang kondisi pemerintahan Indonesia pada pemerintahan Megawati lebih baik.
Saat Ibu Megawati memerintah, nilai tukar rupiah kita berada pada posisi stabil dikisaran Rp. 8000 per 1 dollar. Hal ini berhasil dipertahankan hingga akhir masa jabatannya.Pencapaian yang dilakukan pada masa pemerintahan Ibu Megawati itu, termasuk istimewa, karena sebelumnya, nilai tukar rupiah berada pada posisi antara Rp. 9000 hingga Rp. 14 ribu rupiah.
Setahun usia pemerintahan Megawati Soekarnoputri dianggap belum banyak memberikan kemajuan di bidang perekonomian. Publik menilai, berbagai upaya perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah masih terasa gamang. Sekalipun dalam beberapa persoalan upaya pemerintah saat ini masih relatif lebih baik daripada pemerintahan sebelumnya, semua itu secara langsung belum menyentuh kehidupan masyarakat.Kesimpulan demikian merupakan salah satu rangkuman dari jajak pendapat Kompas yang diselenggarakan di 13 ibu kota provinsi. Jajak pendapat yang diselenggarakan untuk keempatkalinya ini secara umum mengungkap berbagai ketidakpuasan responden terhadap kinerja pemerintah di bidang perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat.
Dalam anggapan publik, kinerja pemerintahan Megawati tiga bulan terakhir masih belum beranjak dari triwulan sebelumnya. Jika dalam jajak pendapat bulan kesembilan pemerintahan Megawati sempat terbersit titik cerah dan optimisme dari sebagian masyarakat, maka pada saat ini mulai terjadi stagnasi kepuasan dan titik balik optimisme publik.
Bahkan, apabila mengamati pola umum ekspresi ketidakpuasan publik saat ini, tak bisa dielakkan bahwa ada kecenderungan merosotnya pamor pemerintahan Megawati di bidang perekonomian. Sikap pesimistis tersebut tercermin dari kenaikan persentase responden yang terekam. Apabila proporsi ketidakpuasan responden pada penilaian sembilan bulan pemerintahan mencatat angka 66 persen, kini naik menjadi 70 persen.
Parahnya, ungkapan ketidakpuasan publik ini tersebar dengan derajat yang tinggi pada setiap kalangan, baik dari responden yang mengaku sebagai simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) maupun non-PDI Perjuangan. Mereka yang mengaku pada pemilu lalu memilih PDI-P, misalnya, hampir dua per tiga bagian responden (62 persen) kalangan ini mengaku tidak puas terhadap kinerja presiden. Terlebih bagi mereka yang mengaku simpatisan partai lain, ungkapan ketidakpuasan disuarakan oleh 72 persen responden.
Derajat ketidakpuasan juga terjadi pada seluruh wilayah pengumpulan pendapat ini. Baik mereka yang bermukim di Jakarta, Medan, maupun Jayapura menunjukkan ekspresi ketidakpuasan yang relatif sama. Dengan demikian, tampaknya sikap publik berlaku universal, menganggap bahwa kondisi perekonmian yang mereka rasakan setahun terakhir ini memang tidak juga membaik.
Ada beberapa indikator penyikapan publik terhadap kinerja pemerintah dalam bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat ini. Dalam bidang perekonomian, penguatan nilai rupiah selama dua triwulan belakangan dianggap merupakan nilai lebih pemerintah. Kondisi demikian memang masih lebih baik jika dilihat dari era pemerintahan sebelumnya dengan ukuran periode waktu yang sama.
Namun, kondisi tersebut tampaknya juga mulai menampakkan titik jenuh. Setelah terus-menerus menguat hingga titik Rp 8.000-an dari Rp 10.000, pada awal tahun ini, belakangan rupiah mulai merambat kembali, nyaris menyentuh Rp 9.000 per dollar AS. Fluktuasi rupiah tersebut terbukti menahan optimisme publik yang tadinya sempat berbinar. Saat ini, tidak kurang dari 33 persen yang merasa puas. Padahal, tiga bulan sebelumnya tingkat kepuasan mencapai proporsi 36 persen responden.
Sekalipun upaya pemerintah saat ini masih dianggap lebih baik dari periode sebelumnya, ungkapan ketidakpuasan publik tetap mendominasi segenap penilaian setahun usia pemerintahan. Pasalnya, segenap upaya pemerintah secara langsung belum menyentuh keseharian ekonomi masyarakat. Dalam praktik, membaiknya nilai tukar rupiah tidak diikuti oleh penurunan ataupun stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Tidak hanya itu, beberapa kebijakan kenaikan tarif yang didasarkan pada kenaikan bahan bakar minyak justru semakin memperparah beban ekonomi masyarakat. Bercermin dari pengalaman itu, sebanyak 77 persen responden merasa tidak puas terhadap upaya pemerintah dalam mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok.
Dari sisi penanganan bidang kesejahteraan masyarakat, penilaian publik atas kinerja pemerintahan Megawati tidak juga menampakkan hasil menggembirakan. Berbagai indikator yang terekam dari jajak pendapat ini memperlihatkan mulai menurunnya pamor Me-gawati dalam menangani masalah kesejahteraan sosial. Melihat sisi penyediaan lapangan kerja, misalnya, sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tak juga membaik, penyediaan lapangan kerja baru seakan menjadi tembok yang sukar ditembus. Angka 40 juta penganggur yang ada nyaris tak berkurang secara signifikan sejak awal Masa Pemerintahan Megawati. Melihat kenyataan itu, tak heran jika hampir 85 persen responden menyuarakan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah menyediakan lapangan kerja.
Tingginya ketidakpuasan dalam bidang kesejahteraan terekam pula dalam penilaian publik atas penanganan sektor pendidikan. Dibanding triwulan sebelumnya, persentase ketidakpuasan responden membesar menjadi 63 persen. Padahal, tiga bulan sebelumnya ketidakpuasan dalam pendidikan diungkapkan oleh 55 persen responden. Bisa jadi, peningkatan ini berkaitan dengan berbagai problem pendidikan dalam kualitas dan kuantitas persekolahan yang acap dikeluhkan masyarakat di era tahun ajaran baru. Berbagai peningkatan dan stagnasi kekecewaan publik terhadap kondisi perekonomian dan kesejahteraan rakyat tak ayal memupuk penurunan optimisme publik atas kinerja Megawati. Secara akumulatif, jika pada tiga jajak pendapat triwulanan terdahulu tingkat keyakinan publik selalu menaruh harapan yang tinggi pada Megawati, maka mulai satu tahun usia pemerintahan keyakinan itu menurun hingga kini pada posisi berimbang. Saat ini, sebanyak 46 persen responden tidak lagi merasa yakin bahwa di masa yang akan datang pemerintahan Megawati akan mampu memperbaiki keadaan ekonomi. Namun, sebanyak 45 persen responden lain masih menaruh keyakinan pada kemampuan pemerintah dalam memperbaiki persoalan-persoalan perekonomian. Peningkatan rasa pesimistis publik ini tentu harus dipandang sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan. Terlebih tren peningkatan ini juga sudah terjadi di era pemerintahan sebelumnya. Artinya, selama terjadi perubahan kepemimpinan belum ada satu pun yang mampu memberikan kepuasan masyarakat. Sebenarnya, apa yang menjadi harapan publik tidak beranjak dari dua persoalan ini, yaitu mereka berharap pemerintah secepatnya mengendalikan harga ba-rang kebutuhan pokok dan penciptaan lapangan pekerjaan. Kedua persoalan tersebut menjadi prioritas mengingat keduanya secara langsung berkaitan dengan kehidupan ekonomi mereka. (Toto Suryaningtyas/Litbang Kompas).
Kondisi ekonomi Indonesia mulai membaik dan terkendali setelah dua tahun masa pemerintahan SBY. Sedikit demi sedikit dana subsidi MIGAS ditarik oleh pemerintah mulai dari Bensin, Solar kemudian Minyak Tanah yang selama ini membebani pemerintah. Pemerintah cenderung menyerahkan harga barang pada mekanisme pasar. Interaksi ekonomi domestiknya berwawasan internasional dan mengikuti sistem ekonomi internasional. Secara ekonomi memang menunjukkan kondisi membaik, namun rakyat Indonesia masih banyak yang miskin, pengangguran belum bisa diatasi pemerintah, nilai rupiah masih sekitar 9.000-an per 1 US$, kemampuan daya beli masyarakat Indonesia masih rendah, korupsi masih tinggi tercatat Indonesia termasuk dalam peringkat kelima negara terkorup di dunia (TEMPO, 20 Oktober 2004), dan sebagainya.

2.  4. Perbandingan kondisi Perekonomian di Masa Pemerintahan Megawati
         dan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
Zaman pemerintahan Ibu Megawati, rasio utang dengan PDB juga turun, dari 77 persen menjadi 57 persen. Patut diingat, hal itu dicapai dalam jangka waktu 3 tahun saja. Berbeda dengan SBY yang baru mencapainya dalam 5 tahun masa pemerintahannya.
Hal yang menakutkan, dari sedemikian besar utang, hanya 0,3 % saja yang dipergunakan oleh SBY untuk mensubsidi rakyat miskin. Artinya, upaya membantu masyarakat kecil (melalui program BLT, PNPM, BOS, dll.) memang benar-benar kecil nilainya.
Naiknya besaran utang Indonesia, itu sama artinya, beban cicilan dan pokok utang juga semakin membengkak. Kondisi ini menekan alokasi anggaran belanja pemerintah untuk kebutuhan utama pemerintah, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.Dampak besarnya utang tersebut, sangat mengancam kedaulatan dan ketahanan ekonomi bangsa kita, termasuk didalamnya, nilai tukar rupiah. Sewajarnya, nilai tukar rupiah kita berada pada level 8000 rupiah per 1 dollar, atau dibawahnya. Sekarang, nilai tukar rupiah adalah antara Rp. 10 ribu hingga Rp. 12 ribu (nilai Rp 12 ribu per 1 dollar terjadi pada bulan Februari 2009 kemarin).
Apabila nilai tukar rupiah bisa mencapai angka Rp. 8000 per 1 dollar, itu baru terjadi stabilitas ekonomi. Posisi nilai tukar rupiah bisa mencapai angka Rp. 8000 per 1 dollar, adalah nilai tukar yang seharusnya dicapai dan membuat indikator perekonomian Indonesia bisa dibilang membaik dan telah baik.
Saat Ibu Megawati memerintah, nilai tukar rupiah kita berada pada posisi stabil dikisaran Rp. 8000 per 1 dollar. Hal ini berhasil dipertahankan hingga akhir masa rupiah kita berada pada level 8000 rupiah per 1 dollar, atau dibawahnya.
Pencapaian yang dilakukan pada masa pemerintahan Ibu Megawati itu, termasuk istimewa, karena sebelumnya, nilai tukar rupiah berada pada posisi antara Rp. 9000 hingga Rp. 14 ribu rupiah. Kondisi ekonomi Indonesia mulai membaik dan terkendali setelah dua tahun masa pemerintahan SBY. Sedikit demi sedikit dana subsidi MIGAS ditarik oleh pemerintah mulai dari Bensin, Solar kemudian Minyak Tanah yang selama ini membebani pemerintah. Pemerintah cenderung menyerahkan harga barang pada mekanisme pasar. Interaksi ekonomi domestiknya berwawasan internasional dan mengikuti sistem ekonomi internasional. Secara ekonomi memang menunjukkan kondisi membaik, namun rakyat Indonesia masih banyak yang miskin, pengangguran belum bisa diatasi pemerintah, nilai rupiah masih sekitar 9.000-an per 1 US$, kemampuan daya beli masyarakat Indonesia masih rendah, korupsi masih tinggi tercatat Indonesia termasuk dalam peringkat kelima negara terkorup di dunia (TEMPO, 20 Oktober 2004), dan sebagainya.
Secara teoritik, neoliberalisme merupakan teori ekonomi yang benar-benar membebaskan pasar bertindak, ketimbang regulasi, sehingga cenderung disebut menihilkan peran negara. Disini, mengutip Vincent Navarro, pokok kebijakan neoliberalisme adalah sebagai berikut; (i) deregulasi pasar tenaga kerja, melalui penerapan sistim kontrak dan outsourcing, (ii) deregulasi pasar financial, (iii) deregulasi perdangan barang dan jasa, (iv) mengurangi subsidi dan jaminan sosial untuk public, (v) privatisasi dan penjualan asset strategis, (vi) mempromosikan individualisme dan konsumerisme, (vii) pengembangan teori dan narasi yang memuji-muji keunggulan pasar, (viii) mempromosikan anti-intervensionisme.
Kita tidak akan menggunakan keseluruhan parameter tersebut, tetapi hanya mengambil beberapa point kebijakan neoliberal yang familiar bagi rakyat luas, seperti soal privatisasi, utang luar negeri, soal pencabutan subsidi, dan liberalisasi ekonomi. Tujuannya, tentu saja, supaya rakyat lebih mudah memahami perbedaan era pemerintahan SBY dan pemerintahan sebelumnya, serta watak neoliberal rejim SBY yang lebih agressif dibanding sebelumnya.

2. 4. 1. Kebijakan Privatisasi
Secara teoritis, bagi penganut neoliberal, privatisasi dimaksudkan sebagai jalan untuk mengatasi masalah kekurangan financial, untuk membuat pelayanan menjadi lebih efisien, serta mengindari distorsi pada makro dan mikro ekonomi akibat pelayanan public gratis (Carlos Vilas). Pada kenyataannya, privatisasi telah mengarah para pengguna jasa untuk membeli dengan harga yang lebih mahal, karena perusahaan yang terprivatisasi kini menggunakan kriteria bisnis dan mencari keuntungan (profit).
Baiklah, kita memperbandingkan privatisasi di zaman pemerintahan Megawati dan pemerintahan SBY sekarang ini:
  • Secara faktual, baik pemerintahan  Megawati maupun Susilo Bambang Yudhoyono, menjalankan kebijakan privatisasi berdasarkan desakan dari luar, khsusunya IMF dan bank dunia. Bedanya, jika Megawati hanya melanjutkan kesepakatan yang dibuat pemerintahan sebelumnya, Habibie, melalui stuctrual adjustment program (SAP), maka SBY menjalankan privatisasi dengan dimandori secara langsung oleh Bank Dunia.
  • Selain itu, pertimbangan melakukan privatisasi di zaman Megawati adalah untuk mencari pendanaan untuk menutupi defisit APBN. Seperti diketahui, Megawati mewarisi sebuah kondisi ekonomi yang compang camping akibat krisis ekonomi 1997. Sementara di bawah pemerintahan  SBY, kondisi APBN cenderung membaik, dan bahkan surplus. Artinya, SBY menjalankan privatisasi memang berdasarkan scenario neoliberalisme, sementara Megawati menjalankannya sebagai pertimbangan pragmatis dalam situasi darurat.
  • Dari segi jumlah BUMN yang diprivatisasi, SBY jauh lebih agressif ketimbang Megawati. Berdasarkan catatan kami, Periode 1991-2001, pemerintah Indonesia 14 kali memprivatisasi BUMN. Yang terprivatisasi 12 BUMN. Sedangkan dibawah SBY, situasinya cukup menggemparkan, bayangkan, hanya dalam setahun 44 BUMN dilego. Apalagi, privatisasi kali ini disertai penjualan seluruh saham 14 BUMN industri, 12 BUMN kepada investor strategis, dan beberapa BUMN lainnya kepada asing. Jadi, SBY benar-benar “royal” dalam mengobral BUMN dibandingkan pemerintahan sebelumnya.

2. 4. 2. Soal Utang Luar Negeri
  • Soal kebijakan utang luar negeri, pemerintahan SBY terlalu banyak melakukan kebohongan terhadap publik. Soal utang kepada IMF, misalnya, SBY mengatakan bahwa jumlahnya semakin menurun, tetapi angka kumulatif utang luar negeri terus bertambah dari donatur di luar IMF, baik dari Bank Dunia, ADB, Paris Club, dsb, maupun dari utang bilateral.
  •  Semasa pemerintahan Megawati, yaitu 3,5 tahun, jumlah utang luar negeri Indonesia bertambah sebesar Rp 12 triliun. Sementa itu, di bawah pemerintahan SBY, tercatat terjadi peningkatan total utang luar negeri secara signifikan dari Rp. 662 triliun (2004) menjadi Rp. 920 triliun (2009). Artinya pemerintahan SBY “berhasil” membawa Indonesia kembali menjadi negara pengutang dengan kenaikan 392 triliun dalam kurun waktu kurang 5 tahun.
  • Dalam tiap tahunnya, misalnya, Megawati menambah utang rp 4 triliun pertahun, sementara pemerintahan SBY menambah utang sebesar 80 trilyun pertahun. Jika dibandingka dengan era Soeharto pun, SBY masih jauh lebih “beringas”, dimana SBY menambah 80 trilyun pertahun, sementara soeharto menambah 1500 trilyun dalam 32 tahun.
  • Untuk diketahui, outstanding Utang luar negeri Indonesia sejak tahun 2004-2009 terus meningkat dari Rp1275 triliun menjadi Rp1667 triliun.
  • Sementara itu, sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri menunjukkan tren yang meningkat. Sejak awal masa pemerintahan presiden SBY di tahun 2005 sampai dengan September 2008 total pembayaran bunga dan cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar Rp277 triliun. Hal inilah, secara factual, yang menyebabkan APBN tidak bisa berfungsi untuk mendanai pembangunan dan belanja capital.
  •  Pada tahun 2003, ketika Budiono menjabat menteri keuangan, dia berusaha memperpanjang kontrak dengan IMF melalui Post Program Monitoring (PPM), padahal sidang MPR mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengakhiri kerjasama dengan IMF.

2.  4.  3. Soal Pencabutan Subsidi
Dalam hal pencabutan subsidi BBM, pemerintahan SBY jauh lebih agressif dalam mencabut subsidi BBM. Dihitung berdasarkan persentase, maka tingkat kenaikan BBM pada era pemerintahan Megawati adalah 31%, sementara tingkat kenaikan BBM pada pemerintahan SBY adalah 64%.

2. 4. 3. Liberalisasi Perdagangan dan Investasi
  • Pada masa pemerintahan SBY, liberalisasi ekonomi berlangsung di bidang perdagangan, industri dan investasi.
  • Di bidang perdagangan, SBY menjadi pengikut setia WTO dalam mendorong penghapusan tarif impor dan ekspor di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, SBY juga aktif dalam mendorong Free Trade Agreement (FTA) dengan negara-negara lain, seperti ASEAN EU FTA, ASEAN Jepang FTA, ASEAN India FTA, ASEAN Korea Selatan FTA, dan Indonesia Jepang EPA.
  • Di bidang industri, di bawah pemerintahan SBY, banyak sektor Industri yang menderita kekurangan bahan baku. Industri rotan, misalnya, harus tutup dan mengalami kebangkrutan karena SBY meliberalisasi rotan Indonesia.
  • Di sektor energi, liberalisasi juga menyebabkan pasokan gas untuk industri juga mengalami kemandekan. Sebagai misal, Dua pabrik pupuk besar, yaitu PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) dan Asean Aceh Fertilizer (AAF), harus tutup. Selain itu, ada banyak industri di dalam negeri yang menderita kekurangan pasokan energi, akibat keputusan pemerintahan SBY meliberalkan sektor energi dan menerapkan kebijakan ekspor bahan mentah.
  • Puncak liberalisasi di era pemerintahan SBY adalah pengesahan pengesahan UU Penanaman Modal No. 25/2007 dan Peraturan Presiden No. 76 dan 77. Dalam UU Penanaman Modal yang dihasilkan pemerintahan SBY tersebut, tidak ada lagi perlakuan yang berbeda antara modal asing dan dalam negeri. Selain itu, UU PM ini juga menjamin kepemilikan saham oleh pihak asing hingga 100%. Artinya, dengan UU PM ini, Indonesia tidak punya lagi kedaulatan ekonomi.
  • Di sektor jasa, khususnya pendidikan dan kesehatan, SBY juga begitu aktif dalam mengaprove proposal yang diajukan WTO. Di bidang pendidikan, misalnya, pemerintahan SBY menghasilkan RUU BHP yang mengarahkan pendidikan pada mekanisme pasar.
  • Sebagai dampak dari liberalisasi yang diperkenalkan SBY, di sektor migas, misalnya, pihak asing mengontrol hingga 85-90% pengelolan migas nasional, akibatnya 85% produksi migas nasional dikontrol oleh pihak asing. Kemudian, Sebanyak 65% kepemilikan saham di pasar modal adalah asing. Sebesar 14 milyar dollar AS kepemilikan SBI dan SUN adalah asing.
  • Selain itu, sebagai dampak penerapan liberalisasi investasi, Lebih dari 95 juta hektar lahan telah diserahkan kepada perusahaan minyak di sektor hulu dalam rangka ekploitasi minyak. Lebih dari 40 juta hektar diserahkan dalam rangka eksploitasi mineral dan batubara, sekitar 7 juta hektar diserahkan untuk korporasi perkebunan dan sekitar 31 juta hektar diserahkan untuk korporasi kehutanan.

2. 4. 4. Aspek-Aspek Kemandirian dalam Pemerintahan Megawati
§  Pada masa pemerintahan Megawati, kerjasama ekonomi dan politik luar negeri tidak begitu determinis di bawah kendali sebuah negara. Tidak seperti SBY sekarang ini, dimana benar-benar terfokus dan ditentukan oleh AS dan negara-negara kapitalis maju. Di masa pemerintahan Megawati, kerjasama ekonomi dan politik juga dilakukan diluar blok AS dan sekutunya, seperti kerjasama pembelian pesawat Sukhoi dengan Rusia dan kerjasama perdagangan dengan China.
§  Selain itu, pemerintahan Megawati berusaha keras untuk keluar dari jebakan IMF. Hanya saja, usaha itu dibiaskan oleh Budiono, menteri keuangan waktu itu, dengan menandatangi post program monitoring (PPM) yang berarti melanjutkan campur tangan IMF secara sembunyi-sembunyi.
§  Untuk perlindungan terhadap perempuan dan TKI di luar negeri, pemerintahan Megawati pernah mengajukan tiga RUU, yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan di Lingkungan Kerja dan Rumah Tangga, RUU Pekerja di Luar Negeri, dan RUU Tindak Pidana Perdagangan.
2. 5. Proses Manipulasi Prestasi Ekonomi Pemerintahan SBY

2. 5. 1. Pengangguran

  • Jika mengacu pada BPS yang dikendalikan SBY, maka tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2009 mencapai 9,26 juta atau 8,14 persen dari total angkatan kerja. Hal ini jelas manipulatif, karena dibasiskan pada metode penghitungan yang tidak tepat. Dalam penghitungan BPS, seseorang disebut bekerja bila dapat bekerja sejam dalam seminggu. Dengan metode ini, maka kelompok pekerja informal termasuk orang yang bekerja menjadi ‘pak ogah' di pagi dan sore, penjual asongan, pekerja serabutan dan orang yang ikut kampanye dan kegiatan partai, dapat disebut sebagai pekerja. Penghitungan ini tidak akurat, karena akhirnya tidak menjelaskan angka real orang yang bekerja dan memperoleh pendapatan yang layak.
  • Jadi, apa yang dikatakan sebagai penurunan angka pengangguran dan pembukaan lapangan kerja baru oleh BPS, dan diklaim prestasi SBY, adalah pertumbuhan pekerja informal. Porsi kerja Informal yang pada tahun 2005 hanya 63%, meningkat menjadi 69% pada tahun 2008. Pekerja informal ini termasuk kelompok unpaid worker (istri, anak, saudara, dll). Pantas bila pada tahun 2008, klaim penciptaan lapangan kerja baru sebesar 2,6 juta ternyata 41%nya adalah lapangan kerja sektor jasa kemasyarakatan.

2. 5. 2. Kemiskinan
  • Seperti dalam kasus penghitungan pengangguran, BPS juga menggunakan standar minimum dalam menghitung angka kemiskinan.
  • Selain itu, klaim SBY berhasil mensejahterakan benar-benar menyesatkan, karena tidak didukung data-data dan fakta lapangan. Sebagai misal, angka prestisius SBY itu bertolak belakarang dengan tingginya inflasi untuk makanan, bahan pangan, pendidikan dan perumahan adalah salah satunya. Inflasi makanan dan bahan makanan masing-masing sebesar 12,5% dan 16,4% atau inflasi perumahan dan pendidikan yang mencapai 11% dan 9%. Padahal, ketiga hal tersebut sangat mempengaruhi pendapatan masyarakat bawah dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.



2. 5. 6. Klaim Swasembada Pangan
      Disini, metode penghitungan BPS juga sangat diragukan, karena hanya mengacu pada peningkatan areal pertanian padi. menurut versi SBY, swasembada pangan pada tahun 2008 berhasil karena adanya peningkatan luas areal penanaman padi, yaitu mencapai 7,86 juta hektar atau 3,4 persen (periode Oktober 2007-Maret 2008) di atas pencapaian luas tanam pada periode sama 2006/2007. Selain itu, SBY juga menyebutkan sejumlah faktor yang mendukung pencapaian swasembada, yaitu iklim kondusif, benih unggul, pupuk, suplai air, serangan hama penyakit, dan pengelolaan pascapanen.

Baiklah, kita bantah satu persatu kebohongan dari pemerintahan SBY ini:
  • Ketika pemerintah berkoar-koar mengenai keberhasilan swasembada pangan, pada bulan Februari tahun 2008 pemerintah mengimpor beras 500 ribu ton. Artinya, kalau benar sudah swasembada pangan, kenapa harus mengimpor lagi?
  • Pemerintah mengaku punya Program Peningkatan Produksi Beras (P2BN), dimana penggunaan benih varietas unggul menjadi salah satu pilihan. Tindak lanjutnya, pemerintah mengalokasikan bantuan benih padi dalam APBN sebanyak 37.500 ton dengan sasaran areal tanam 1,5 juta hektar. Belum lagi bantuan benih dalam bentuk Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU), cadangan benih nasional, dan bantuan benih dalam bentuk subsidi harga kepada petani (Kompas). Akan tetapi, program semacam ini perlu diperiksa akurasinya di lapangan. Di banyak daerah, petani masih sering kesulitan mendapatkan bibit. Kalaupun dapat, biasanya kualitas bibit yang didapatkan rendah, seperti yang dirasakan petani di Sukoharjo, Jawa Tengah (Okezone.com).
  • Sistem irigasi sebagai penunjang pokok dalam memacu produksi pertanian berada dalam kondisi buruk. Setidaknya, berdasarkan data, terdapat 80% sistim irigasi di Indonesia mengalami kerusakan. Jika benar, berarti klaim pemerintah bahwa sistim irigasi menunjang produksi pertanian adalah bohong. Dan meman demikian faktanya. Menurut Andreas Maryoto, seperti yang ditulis Kompas edisi 24 februari 09, ketersediaan air bagi pertanian bukan karena faktor irigasi yang baik, melainkan karena faktor cuaca pada musim kemarau yang cenderung basah seperti pernah terjadi pada 2003.
  • Soal ketersediaan pupuk lebih parah lagi. Hampir 5 tahun SBY memerintah, petani Indonesia tidak pernah berhenti dari kegelisahan karena kelangkaan pupuk. Kalaupun ada, petani harus memperolehnya dengan harga mahal. Tutupnya sejumlah pabrik pupuk, karena kebijakan ekspor gas pemerintah, menyebabkan produksi pupuk nasional menurun. Produksi pupuk di tahun 2008 diperkirakan hanya 6 juta ton, sementara konsumsi meningkat mendekati 9 juta ton.
  • Soal serangan dan gangguan hama, pada musim tanam di musim hujan 2007/2008, ada serangan tikus, hama penggerak batang, tungro, kresek, dan blas yang terjadi pada 208.931 ha atau di atas serangan hama yang terjadi pada musim tanam di musim hujan 2006/2007 yang hanya 143.312 ha. (Kompas)
  • Swasembada pangan yang digembor-gemborkan oleh pemerintah, pada kenyataannya tidak dapat mengangkat kesejahteraan kepada petani. Sebanyak 23,61 juta penduduk miskin berada di daerah perdesaan dan umumnya terlibat atau berhubungan dengan sektor pertanian. Bahkan, 72 persen kelompok petani miskin adalah dari subsektor pertanian pangan (BPS, 2007). Saya mengira bahwa angka ini belum banyak berubah.

2. 5. 7. Pelayanan Publik
  • Berdasarkan data, pada tahun 2005, dikatakan bahwa baru 32,3% penduduk Indonesia yang mempunyai rumah, sementara sisanya hidup memprihatinkan.
  • Menurut Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA), Hanong Santono, terdapat 119 juta rakyat Indonesia yang belum mengakses air bersih, akibat keputusan pemerintah memprivatisasi pengelolaan air bersih.
  • Di bidang pendidikan, misalnya, menurut data resmi yang dihimpun dari 33 Kantor Komnas Perlindungan Anak (PA) di 33 provinsi, jumlah anak putus sekolah pada tahun 2007 sudah mencapai 11,7 juta jiwa. Dalam tahun 2008 angka tersebut meningkat, karena terjadi pertambahan putus sekolah sekitar 841.000 siswa sekolah dasar dan 211.643 siswa SMP/madrasah tsanawiyah . Jadi, total kepala yang tak mampu dididik oleh Negara hingga tahun 2009 adalah sebesar 13 juta jiwa.
  • Setiap tahunnya, semenjak pemerintahan SBY, terdapat 74.616 hingga satu juta orang perempuan yang diperdagangkan secara illegal. Pemicunya adalah kemiskinan dan perlindungan pemerintah yang lemah.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar